Optimalisasi Proses Pengadaan Dengan Memahami Landasan Hukum dan Praktik Terbaik untuk Organisasi Oleh: Adv. M. Erwin Syahroni, S.H. Waktu baca: 4 min,  21 Juni 2024 Foto saat sedang mengisi Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perdir dan SOP BUMD/BUMN Proses pengadaan barang dan jasa merupakan elemen vital dalam operasional berbagai jenis organisasi, baik itu pemerintah, BUMN, BUMD, [...]

Optimasi Manajemen SDM Pengadaan Barang/Jasa Adalah Kunci Penting Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di BUMD Oleh: Saepul Rizal, S.Pd., M.M. Waktu baca: 4 min,  13 Juni 2024 Optimasi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah suatu proses yang kompleks namun krusial untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan [...]

Pengadaan adalah seni, taktik, strategi, dan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan barang/jasa terbaik Oleh: Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A.  Waktu baca: 4 min, 4 Juni 2024 Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar tugas rutin dalam operasional perusahaan, melainkan sebuah seni yang membutuhkan keahlian, taktik, strategi, dan pengetahuan yang mendalam. Memperoleh barang dan jasa terbaik bukanlah [...]

PPK di Simpang Jalan, Antara Pendekatan Keuangan Negara Dan Manajemen Proyek Kisruh siapa yang akan menjadi PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan APBD lama bergulir. Walaupun telah banyak ketentuan yang mengaturnya dan semakin jelas duduk perkaranya, namun dalam pendekatan konseptual, kebijakan tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan klasik dalam pengelolaan proyek didaerah. Perkara PPK yang dijabat […]

Integrasi Fungsi Pengadaan Pada Struktur Organisasi BUMD Pada pengadaan barang/jasa pemerintah, organisasi pengadaan dibuat tersendiri diluar struktur organisasi yang ada. Hal ini dapat dipahami, karena tidak ada fungsi struktur yang mengelola pengadaan. Sifat organisasi pemerintah yang bersifat layanan dan non-profit, maka skema tersebut dianggap paling cocok untuk instansi pemerintah. BUMD memiliki karakteristik yang berbeda dengan […]

Asas Kepastian Hukum vs Keadilan Dalam Sengketa Kontrak PBJ Ketika saya menyelesaikan buku Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda vs Itikad Baik, karangan Ridwan Khairandy, pikiran saya langsung tertuju pada suatu sidang arbitrase tahun lalu. Dimana saya diminta menjadi pemberi keterangan ahli oleh satu perusahaan subkon menghadapi dua saksi ahli, seorang guru besar hukum PTN [...]

Perbedaan Konsep dan Tatacara Penentuan HPS Barang dan Jasa Pengadaan Barang sebenarnya punya rezim dan tatacara yang berbeda dengan pengadaan Jasa. Pengadaan Jasa dimaksud adalah Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya. Perbedaan tersebut juga mencakup pekerjaan dalam menentukan HPS. Pengadaan barang pada dasarnya mencari benda yang dibutuhkan di pasar dimana benda tersebut ada dalam kondisi [...]

Tentang Larangan Spesifikasi Menyebut/Mengarah Merk Prinsip pengadaan menuntut kita melaksanakan pengadaan secara efektif dan efisien. Demikian pula dalam penyusunan spesifikasi. Dalam banyak litertur dijelaskan bahwa metode penetapan spesifikasi dengan menyebut merk adalah metode terbaik dalam pengertian ada kepastian barang yang kita butuhkan. Namun disisi lain metode penyebutan merk juga memilik kelemahan karena barang bermerk cenderung [...]

Menggagas Omnibus Law Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Omnibus law disebenarnya dikenal dalam sistem hukum common law yang ditujukan untuk mencabut dan mengubah banyak perundangan-undangan melalui satu undang-undang. Tujuannya untuk memperlancar dan mempercepat kebijakan pemerintah atau bahkan proyek strategis tertentu. Di Indonesia gagasan omnibus law dicetuskan oleh Presiden Jokowi terutama untuk mendorong kebijakan investasi yang selama [...]

Mengapa Perubahan Kontrak Satuan Maksimal 10%? Ketika terjadi kesalahan DED, perubahan kondisi lapangan, perubahan kebutuhan yang menyebabkan ruang lingkup pekerjaan berubah, maka kebutuhan untuk pekerjaan tambah bisa jadi lebih dari 10%, namun demikian aturan tambah/kurang untuk kontrak satuan pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dibatasi maksimal 10%. Dari literarur yang saya dapatkan dari AAPM US, asalnya [...]