PPK di Simpang Jalan, Antara Pendekatan Keuangan Negara Dan Manajemen Proyek Kisruh siapa yang akan menjadi PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan APBD lama bergulir. Walaupun telah banyak ketentuan yang mengaturnya dan semakin jelas duduk perkaranya, namun dalam pendekatan konseptual, kebijakan tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan klasik dalam pengelolaan proyek didaerah. Perkara PPK yang dijabat […]

Asas Kepastian Hukum vs Keadilan Dalam Sengketa Kontrak PBJ Ketika saya menyelesaikan buku Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda vs Itikad Baik, karangan Ridwan Khairandy, pikiran saya langsung tertuju pada suatu sidang arbitrase tahun lalu. Dimana saya diminta menjadi pemberi keterangan ahli oleh satu perusahaan subkon menghadapi dua saksi ahli, seorang guru besar hukum PTN [...]

Tentang Larangan Spesifikasi Menyebut/Mengarah Merk Prinsip pengadaan menuntut kita melaksanakan pengadaan secara efektif dan efisien. Demikian pula dalam penyusunan spesifikasi. Dalam banyak litertur dijelaskan bahwa metode penetapan spesifikasi dengan menyebut merk adalah metode terbaik dalam pengertian ada kepastian barang yang kita butuhkan. Namun disisi lain metode penyebutan merk juga memilik kelemahan karena barang bermerk cenderung [...]

Mengapa Perubahan Kontrak Satuan Maksimal 10%? Ketika terjadi kesalahan DED, perubahan kondisi lapangan, perubahan kebutuhan yang menyebabkan ruang lingkup pekerjaan berubah, maka kebutuhan untuk pekerjaan tambah bisa jadi lebih dari 10%, namun demikian aturan tambah/kurang untuk kontrak satuan pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dibatasi maksimal 10%. Dari literarur yang saya dapatkan dari AAPM US, asalnya [...]