Optimalisasi Proses Pengadaan Dengan Memahami Landasan Hukum dan Praktik Terbaik untuk Organisasi
Oleh: Adv. M. Erwin Syahroni, S.H.
Waktu baca: 4 min, 21 Juni 2024
Proses pengadaan barang dan jasa merupakan elemen vital dalam operasional berbagai jenis organisasi, baik itu pemerintah, BUMN, BUMD, BLU, BLUD, maupun perusahaan swasta. Mengingat kompleksitas dan besarnya dampak yang dihasilkan,
“penting bagi para pemangku kepentingan untuk memahami landasan hukum yang mengatur pengadaan dan menerapkan praktik terbaik.”
Manajemen Risiko Hukum dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah, BUMN, dan BUMD
Di banyak negara, hukum pengadaan didasarkan pada regulasi yang ketat, kebijakan pemerintah, dan peraturan internal organisasi yang bertujuan memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien.
Landasan hukum pengadaan terdiri dari tiga pilar utama
#1 Regulasi Pengadaan
Regulasi pengadaan menetapkan prosedur, persyaratan, dan kriteria yang harus dipatuhi dalam proses pengadaan.
#2 Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah sering kali menambahkan pedoman untuk mendorong persaingan sehat, memprioritaskan penyedia lokal, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
#3 Peraturan organisasi
Peraturan internal organisasi memberikan panduan lebih spesifik tentang prosedur pemilihan penyedia, persetujuan, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan.
Tujuan Menerapkan Praktik Terbaik
Selain mematuhi peraturan yang berlaku, menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan dapat membantu organisasi mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Salah satu praktik terbaik adalah mendorong persaingan sehat di antara para pemasok melalui proses tender terbuka dan transparan, sehingga organisasi mendapatkan nilai terbaik untuk uang yang diinvestasikan. Evaluasi risiko sebelum memulai proses pengadaan juga penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial yang mungkin timbul selama proyek berlangsung.
Setelah kontrak pengadaan ditandatangani, pemantauan kinerja penyedia menjadi langkah penting berikutnya. Pemantauan ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi berkala, dan komunikasi terbuka dengan penyedia untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dengan mematuhi landasan hukum yang kuat dan menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan, organisasi dapat mengurangi risiko, meningkatkan transparansi, dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien.
Optimalisasi Proses Pengadaan Dengan Memahami Landasan Hukum dan Praktik Terbaik untuk Organisasi
Oleh: Adv. M. Erwin Syahroni, S.H.
Waktu baca: 4 min, 21 Juni 2024
Proses pengadaan barang dan jasa merupakan elemen vital dalam operasional berbagai jenis organisasi, baik itu pemerintah, BUMN, BUMD, BLU, BLUD, maupun perusahaan swasta. Mengingat kompleksitas dan besarnya dampak yang dihasilkan,
“penting bagi para pemangku kepentingan untuk memahami landasan hukum yang mengatur pengadaan dan menerapkan praktik terbaik.”
Manajemen Risiko Hukum dan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pemerintah, BUMN, dan BUMD
Di banyak negara, hukum pengadaan didasarkan pada regulasi yang ketat, kebijakan pemerintah, dan peraturan internal organisasi yang bertujuan memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien.
Landasan hukum pengadaan terdiri dari tiga pilar utama
#1 Regulasi Pengadaan
Regulasi pengadaan menetapkan prosedur, persyaratan, dan kriteria yang harus dipatuhi dalam proses pengadaan.
#2 Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah sering kali menambahkan pedoman untuk mendorong persaingan sehat, memprioritaskan penyedia lokal, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.
#3 Peraturan organisasi
Peraturan internal organisasi memberikan panduan lebih spesifik tentang prosedur pemilihan penyedia, persetujuan, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan.
Tujuan Menerapkan Praktik Terbaik
Selain mematuhi peraturan yang berlaku, menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan dapat membantu organisasi mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Salah satu praktik terbaik adalah mendorong persaingan sehat di antara para pemasok melalui proses tender terbuka dan transparan, sehingga organisasi mendapatkan nilai terbaik untuk uang yang diinvestasikan. Evaluasi risiko sebelum memulai proses pengadaan juga penting untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial yang mungkin timbul selama proyek berlangsung.
Setelah kontrak pengadaan ditandatangani, pemantauan kinerja penyedia menjadi langkah penting berikutnya.
Pemantauan ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi berkala, dan komunikasi terbuka dengan penyedia untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dengan mematuhi landasan hukum yang kuat dan menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan, organisasi dapat mengurangi risiko, meningkatkan transparansi, dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien.
Leave a Reply