Blog

PPK DISIMPANG JALAN, ANTARA PENDEKATAN KEUANGAN NEGARA DAN MANAJEMEN PROYEK Kisruh siapa yang akan menjadi PPK pada pengadaan barang/jasa yang menggunakan APBD lama bergulir. Walaupun telah banyak ketentuan yang mengaturnya dan semakin jelas duduk perkaranya, namun dalam pendekatan konseptual, kebijakan tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan klasik dalam pengelolaan proyek didaerah. Perkara PPK yang dijabat oleh […]

INTEGRASI FUNGSI PENGADAAN PADA STRUKTUR ORGANISASI BUMD Pada pengadaan barang/jasa pemerintah, organisasi pengadaan dibuat tersendiri diluar struktur organisasi yang ada. Hal ini dapat dipahami, karena tidak ada fungsi struktur yang mengelola pengadaan. Sifat organisasi pemerintah yang bersifat layanan dan non-profit, maka skema tersebut dianggap paling cocok untuk instansi pemerintah. BUMD memiliki karakteristik yang berbeda dengan […]

PARADIGMA PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK BUMN/BUMD Pada pengadaan barang/jasa yang bersifat konvensional, pengadaan barang/jasa ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, penurunan harga atau biaya. Dengan demikian, keberhasilan pengadaan barang/jasa diukur dari kemampuan untuk menurunkan biaya, sehingga perusahaan hanya terpaku pada struktur biaya. Strategi pengadaan untuk pengadaan yang bersifat konvensional diarahkan untuk bagaimana menurunkan biaya atau mendapatkan harga barang/jasa [...]

Asas Kepastian Hukum vs Keadilan Dalam Sengketa Kontrak PBJ Ketika saya menyelesaikan buku Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda vs Itikad Baik, karangan Ridwan Khairandy, pikiran saya langsung tertuju pada suatu sidang arbitrase tahun lalu. Dimana saya diminta menjadi pemberi keterangan ahli oleh satu perusahaan subkon menghadapi dua saksi ahli, seorang guru besar hukum PTN [...]

Perbedaan Konsep dan Tatacara Penentuan HPS Barang dan Jasa Pengadaan Barang sebenarnya punya rezim dan tatacara yang berbeda dengan pengadaan Jasa. Pengadaan Jasa dimaksud adalah Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya. Perbedaan tersebut juga mencakup pekerjaan dalam menentukan HPS. Pengadaan barang pada dasarnya mencari benda yang dibutuhkan di pasar dimana benda tersebut ada dalam kondisi [...]

TENTANG LARANGAN SPESIFIKASI MENYEBUT/MENGARAH MERK Prinsip pengadaan menuntut kita melaksanakan pengadaan secara efektif dan efisien. Demikian pula dalam penyusunan spesifikasi. Dalam banyak litertur dijelaskan bahwa metode penetapan spesifikasi dengan menyebut merk adalah metode terbaik dalam pengertian ada kepastian barang yang kita butuhkan. Namun disisi lain metode penyebutan merk juga memilik kelemahan karena barang bermerk cenderung [...]

MENGGAGAS OMNIBUS LAW DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Omnibus law disebenarnya dikenal dalam sistem hukum common law yang ditujukan untuk mencabut dan mengubah banyak perundangan-undangan melalui satu undang-undang. Tujuannya untuk memperlancar dan mempercepat kebijakan pemerintah atau bahkan proyek strategis tertentu. Di Indonesia gagasan omnibus law dicetuskan oleh Presiden Jokowi terutama untuk mendorong kebijakan investasi yang selama [...]

PENGADAAN: EFISIENSI VS RESPONSIF Dalam pengadaan barang/jasa selalu terdapat situasi yang berbeda-beda. Pengadaan yang baik adalah pengadaan yang paling pas atau sesuai dengan kondisi. Secara sederhana, pengadaan barang/jasa dapat dibagi menjadi dua kondisi kebutuhan, pertama adalah kondisi kebutuhan rutin yang tidak mendesak, dapat diperkirakan dengan baik, variasi kebutuhannya banyak dipasar dan anggaran pengadaan relatif besar. [...]

MENGAPA PERUBAHAN KONTRAK SATUAN MAKSIMAL 10%? Ketika terjadi kesalahan DED, perubahan kondisi lapangan, perubahan kebutuhan yang menyebabkan ruang lingkup pekerjaan berubah, maka kebutuhan untuk pekerjaan tambah bisa jadi lebih dari 10%, namun demikian aturan tambah/kurang untuk kontrak satuan pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah dibatasi maksimal 10%. Dari literarur yang saya dapatkan dari AAPM US, asalnya [...]

DISKON DALAM PENYUSUNAN HPS HPS atau harga perkiraan sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPK dalam rangka pengendalian harga/biaya supaya harga/biaya yang didapatkan dalam suatu proses pengadaan sesuai dengan kemampuannya dan harga pasar yang berlaku. Untuk mendapatkan harga yang baik, PPK harus melakukan survei harga, perhitungan harga/biaya dan penetapan nilai tertentu menjadi nilai HPS. [...]